Dampak Penambangan Pasir Besi Pada Ekosistem Laut

Dampak Penambangan Pasir Besi Pada Ekosistem Laut
Oleh : Muhammad Fahri
Mahasiswa Pasca Sarjana Unibraw Malang Konsentrasi Minat Pengelolaan Perairan.

Beberapa daerah (Pemerintahan Daerah) di Indonesia, saat terakhir dihebohkan oleh beberapa aksi penolakan masyarakat terhadap eksploitasi penambangan pasir besi diwilayah masing-masing. Sebut saja, Pemkab Bima di NTB, Pemkab Gunung Kidul di Jogyakarta, juga Pemkab Banyuwangi di Jawa Timur dan Pemkab Purwakarta di Jawa Barat ramai diberitakan berbagai media lokal maupun nasional. Tentu saja, hal ini menjadi menggerahkan jika tidak disikapi secara proporsional oleh kebijakan-kebijakan masing-masing pemda yang bersangkutan. Setidaknya, ada dua kepentingan besar yang mengemuka, 1). Keinginan untuk memberdayakan potensi alam berupa pasir besi, yang secara ekonomi sangat menguntungkan untuk dieksploitasi baik untuk masyarakat maupun sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Implikasinya jelas dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan mendorong gerak laju pembangunan daerah secara makro. Tetapi, 2). Akan terjadi degradasi mutu lingkungan yang berlangsung dalam waktu yang lama, tentu saja menjadi harga mahal yang harus dibayar oleh masyarakat sebagai implikasi dari eksploitasi penambangan pasir besi tersebut. 

Diantara dua hal ini, tentu saja dibutuhkan pertimbangan komprehensif menyeluruh untuk menetapkan pilihan mana yang terbaik, yang akan menjadi produk kebijakan pemda-pemda tersebut. Sebelum terlanjur jauh, penulis mencoba memaparkan dampak aktifitas penambangan pasir besi terhadap kualitas/mutu lingkungan perairan berdasarkan beberapa kajian lingkungan. Semoga dapat menjadi masukan yang berharga bagi Pemkab Bima dalam menetapkan kebijakan terhadap kasus penambangan pasir besi.
Pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan kepedulian terhadap lingkungan sering berada pada kutub yang berseberangan. Upaya untuk mengkompromikan keduanya sering terbentur pada berbagai hambatan. Mulai dari lingkup paradikmatik sampai pada tingkat teknis dan metodologi. Padahal, pemeliharaan dan kepedulian terhadap lingkungan dapat dipandang sebagai pilihan utama terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi.
Resiko ekologis (hilangnya fungsi habitat dan beberapa spesies) dibalik pertumbuhan ekonomi selalu menjadi masalah tersembunyi, sehingga dalam perhitungan pendapatan nasional, biaya kemerosotan lingkungan hidup tidak dimasukkan. Karena itu, biaya degradasi lingkungan (biaya eksternalitas) menjadi suatu keniscayaan dalam proses pembangunan (Bengen dan Rizal, 2003).
Apabila pembangunan ekonomi diaplikasikan dengan isu-isu lingkungan, maka dapat diharapkan adanya kesadaran yang lebih mendalam untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Karena meningkatkan kualitas lingkungan akan meningkatkan ekonomi yang berupa kepuasan atau kesejahteraan (welfare)(Bengen dan Rizal, 2001). Banyak kasus menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan generasi masa kini menjadi biaya bagi generasi masa datang, sehingga muncul pertanyaan mendasar kesejahteraan siapa yang kita tingkatkan???.
Aktifitas Pertambangan
Salah satu aktifitas yang menjadi andalan untuk pembangunan ekonomi adalah pertambangan. Lubis (2005) menyatakan bahwa peranan industri pertambangan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia tahun 2004, yaitu : penerimaan negara 7,97 billion rupiah (7,97 trilyun rupiah) yang berasal dari pajak dan non pajak, menyerap tenaga kerja 37.481 orang, serta dapat memberikan efek pengganda terhadap ekonomi regional 1,6-1,9 kali. Melihat data yang disampaikan, kita dapat saja secara langsung menyatakan bahwa aktifitas pertambangan sangat menjanjikan. Sebaliknya, Soemarwoto (2005) pada saat yang hampir bersamaan menyatakan bahwa pertambangan mempunyai sebuah reputasi yang buruk karena bersifat merusak lingkungan. Setelah tambang ditutup, masyarakat lokal akan kehilangan mata pencaharian dan tempat tersebut menjadi kota hantu (ghost town). Kedua penyampaian yang saling bertentangan itu masing-masing memiliki argumentasi yang kuat karena berdasarkan kajian data masing-masing.
Penambangan dapat menjadi kutukan bagi negara (daerah) penghasilnya. Sesuatu yang paradoks, eksploitasi yang diharapkan sebagai pemicu kemakmuran justru gagal memberi manfaat bagi masyarakat miskin pada waktu yang lama (Maanema, 2004).
Dalam lingkungan perairan ada tiga media yang dapat dipakai sebagai indikator pencemaran, yaitu : air, sedimen dan organisme hidup. Indikator air dan sedimen disebut sebagai baku mutu. Penambangan pasir secara meyakinkan dapat meningkatkan sediment terlarut dalam perairan sehingga dapat merubah peruntukkan perairan dari fungsi alamiahnya. Baku mutu perairan terdegradasi dengan peningkatan sediment dari output pengolahan pasir besi diwilayah pesisir. Dengan perubahan struktur perairan tersebut, juga akan memacu perubahan struktur biota organisme yang mendiami perairan. 
Dampak Pemanfaatan Pesisir dan Laut Terhadap Lingkungannya.
Dampak pemanfaatan pesisir dan laut terhadap lingkungannya secara khusus oleh penambangan pasir besi baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menjadi ancaman serius terhadap degradasi kualitas perairan dan lingkungan, dimana dampak yang muncul dapat diprediksi, antara lain : 1). Meningkatnya sedimentasi (pengendapan) partikel organik maupun anorganik sebagai output aktifitas penambangan pasir besi diperairan laut, hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya kekeruhan perairan. Rantai dampak berlanjut pada menurunnya komunitas terumbu karang (coral reef) dan padang lamun yang sangat bergantung pada tingkat kecerahan dan intensitas cahaya diperairan laut. Kita menyadari bahwa terumbu karang dan padang lamun adalah habitat alami bagi berbagai jenis ikan ekonomis penting. Secara langsung, dampak penambangan adalah menurunkan produktifitas hayati biota perairan. Pemakaian organisme hidup sebagai indikator pencemaran disebut bioindikator. Organisme yang menjadi bioindikator di perairan berada dalam suatu sistem trofik (trophic level), dari organisme sederhana sampai organisme tingkat tinggi. Masuknya bahan cemaran ke dalam perairan akan membunuh organisme yang paling sederhana dan sensitif. Bila bahan cemaran terus masuk, akan membunuh moluska sebagai kelompok filter feeder. 2). Sedimen partikel akan meningkatkan bahan organik terlarut, hal ini dapat memicu peningkatan proses dekomposisi bahan organik yang menghasilkan berbagai produk gas beracun dalam perairan, seperti Hidrogen Sulfida (H2S), Ammoniak (NH3), Karbondioksida (CO2), dimana kadar dari unsur-unsur tersebut menjadi pembatas bagi kehidupan biota perairan secara umum. Pada kadar diatas ambang batas dapat menjadi racun yang menyebabkan kematian massal organisme perairan. 
3). Penurunan kualitas air laut menjadi kontra produktif dengan upaya pengembangan budidaya perikanan laut. 4). Industri penambangan pasir besi, biasanya memanfaatkan unsur logam berat dalam proses produksi, misalnya untuk memisahkan unsur besi dari partkel pasirnya. Dalam jangka lama, bahan logam berat dapat terakumulasi dalam tubuh biota perairan, yang dikenal dengan istilah bioakumulasi dan biomagnifikasi. Akumulasi secara biologis disebut sebagai bioakumulasi (Clark, 1997). Unsur-unsur logam termasuk Hg di perairan laut secara alamiah sudah ada dalam kadar yang rendah, yaitu 10-2 – 10-5 ppm. Syarat baku mutu Hg air laut yang diperbolehkan untuk budidaya perikanan/biota laut sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. 02/Men LH/1/1988, adalah <0,003 ppm. Apabila kandungan logam cukup tinggi di perairan laut dipastikan berasal dari cemaran limbah industri. Limbah industri yang tidak dikelola dengan baik akan memberikan pengaruh negatif terhadap perairan. Dampak buruknya terasa jika biota tersebut menjadi komoditas yang menjadi bahan komsumsi masyarakat. Kasus penyakit minamata di Jepang dan juga di Teluk Buyat Minahasa dipicu oleh bioakumulasi dan biomagnifikasi logam berat oleh biota laut yang menjadi bahan pangan. Dari aspek kesehatan masyarakat, jelas saja dampak penambangan pasir besi justru merugikan. 5). Beberapa daerah yang memiliki industri penambangan pasir besi di daerah pesisir pantai mengalami penurunan nilai estetika (keindahan) wilayah pesisirnya secara kasat mata. 
6). Perairan pesisir dan laut merupakan suatu ekosistem yang saling terkait satu sama lain. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakseimbangan (gangguan atau perubahan) pada suatu wilayah akan berdampak luas pada wilayah yang lebih luas. Penambangan pasir dengan segala implikasinya tentu saja akan menjadi factor pemicu terjadinya perubahan komposisi perairan. Masalah muncul ketika terjadi perbedaan kepentingan dengan adanya usaha-usaha ekonomi masyarakat yang telah berjalan sebelumnya terganggu atau bahkan terhenti, misalnya budidaya ikan dipertambakan yang telah eksis terlebih dahulu, usaha tambak garam yang membutuhkan kualitas perairan yang memenuhi baku mutu air sebagai bahan bakunya. 7). Bahaya intrusi air laut kearah daratan (pemukiman) yang dipicu oleh penggalian pasir diwilayah pesisir. Intrusi adalah masuknya resapan air laut jauh ke arah daratan sebagai implikasi dari aktifitas yang memanfaatkan air laut secara berlebihan. Intrusi akan mengubah komposisi air tanah didarat sehingga menurunkan kualitasnya. Tentu saja, air tanah akan berubah peruntukkannya. Kadang, air tanah tidak sehat untuk dikonsumsi lagi. 8). Industri pariwisata bahari mengalami masalah serius untuk dikembangkan pada kondisi perairan yang keruh.
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 pada pasal 2 ayat (3), Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dilanjutkan dengan ayat (8), pemanfaatan sumberdaya alam, dan sumberdaya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hal ini sangat mendukung UU No. 31 Tahun 2004 pada pasal 2 ayat 2, menyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan azas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, harus mempertimbangkan hukum adat dan kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.
Kegiatan pertambangan diakui memberi kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah, namun hanya berlaku secara jangka pendek. Dalam jangka panjang akan sulit diharapkan. Sebaliknya, ekonomi kelautan (terutama kegiatan perikanan dan pariwisata bahari) jika dikelola dengan baik akan memberikan harapan pendapatan dalam jangka panjang. Untuk menjawab pertanyaan kesejahteraan siapa yang kita tingkatkan? Perlu kajian spesifik menurut lokasi, waktu, serta stakeholders. Analisis solusi optimal perlu diadakan, sehingga tidak ada yang dirugikan, malahan semua diuntungkan baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Nilai ekonomi tersebut hanya akan dapat dimanfaatkan apabila dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pemanfaatan secara bekelanjutan melalui mekanisme konservasi. 
Mengutip ungkapan Jidu Krisnamurti, filsuf India yang mendirikan banyak lembaga pendidikan kemanusiaan di India, Eropa dan USA: If you lose touch with nature you lose with humanity (jika kita kehilangan perhatian/sentuhan dengan alam, kita kehilangan perhatian/sentuhan kemanusiaan). Jadi, kita perlu merenung lebih jernih lagi !.

NB. Referensi ada pada penulis.